Populasi Kota Pangkalpinang kebanyakan dibentuk oleh etnis Melayu dan etnis Cina suku Hakka yang datang dari Guangzhou. Ditambah sejumlah suku pendatang seperti Batak, Minangkabau, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Manado, Flores dan Ambon.
Kota Pangkalpinang merupakan pusat pemerintahan, pusat pemerintahan kota di Kelurahan Bukit Intan, dan pusat pemerintahan provinsi dan instansi vertikal di Kelurahan Air Itam. Kantor pusat PT Timah, Tbk juga berada di sini. Pangkalpinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis/perdagangan dan industri di Bangka Belitung.
Batas Wilayah
- Sebelah Timur : Laut Natuna
- Sebelah Selatan : Kab.Bangka Tengah
- Sebelah Barat : Kab.Bangka
- Sebelah Utara : Kab.Bangka
Sejarah
Kota pangkal pinang berkembang dari status sebagai kota kecil di tahun 1956, kotapraja, kotamadya, hingga menjadi kotamadya daerah tingkat II Pangkal pinang.Kota Kecil
Lahirnya Pangkalpinang dengan status Kota Kecil ialah pada tahun 1956 berdasarkan UU Darurat No 6 Tahun 1956 yang meliputi dua gemeente yaitu gemeente Pangkalpinang dan Gemeentee Gabek dengan luas 31,7 Km2 dan ditetapkan pula Pangkalpinang sebagai Ibukotanya. Sebagai pejabat Walikota yang pertama adalah R. Supardi Suwardjo (alm)., patih d/p Kantor Residen Bangka Balitung. Pada tanggal 20 November 1956 kedudukanya diganti oleh Achmad Basirun (alm) sebagai penjabat walikota dan kemudian diganti oleh Rd. Abdulah (alm) pad tanggal 15 Desember 1956.Kotapraja
Berdasarkan UU no.5 Tahun 1959 staus kota kecil ditingkatkan menjadi kotapraja tanggal 24 juli 1958. Rd Abdulah diganti oleh R. Hundani (alm) yang terpilih sebagai walikota hasil pemilu yang pertama tahun 1955 (walikota ke 44). Kemudian dengan surat keputusan Presiden RI tanggal 1 Oktober 1960 no.558/M ditunjuk M. Saleh Zainuddin sebagai walikota Kepala Daerah Kotapraja Pangkalpinang.Kotamadya
Berdasarkan UU No.18 Tahun 1965 status Kotapraja dirubah menjadi Kotamdya. dengan keputusan Presiden RI tanggal 21 Februari 1967 no UP/10/I/M-220, M Saleh Zainudin diganti oleh Drs Rustam Effendi (alm) sebagai walikota dengan 5 (lima) orang anggota Badan Pemerintahan Harian sebagai pembantu dalam menjalankan pemerintahan.Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
Dengan berlakunya UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, status Kotamadya menjadi Kotamadya daerah Tingkat II Pangkalpinang yang dilengkapi dengan 20 orang anggota DPRD, sebagai walikotanya Kepala Daerah adalah sebagai berikut:- Roesli Romli (1973-1978)
- H.M.Arub, SH (1978-1983)
- H.M.Arub,SH (1983-1988)
- Drs.H.Rosman Djohan (1989-1993)
- Drs.H.Sofyan Rebuin (1993-1998)
No comments:
Post a Comment